Sumber Daya Pikiran - Dalam pemahaman sosiologis, manusia dikenal sebagai mahluk sosial. Kebutuhan akan interaksi yang dimiliki oleh manusia membuatnya untuk berserikat dan berkumpul dalam satu wadah kepentingan yang sama. Era modern, organisasi adalah sebuah model pengelompokan individu dengan cara pandang, perspektif, tujuan dan hasrat yang sama. Mencapai tujuan perlu dikelola dengan mengedepankan aspirasi bersama, bukan tujuan untuk mencapai keinginan pribadi.
Politik adalah perjuangan yang muncul disebabkan oleh
respons terhadap ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau penindasan yang terjadi.
Dorongan-dorongan yang terjadi atas keresahan yang dialami oleh Orang-orang
atau kelompok-kelompok tertentu menjadi bentuk perlawanan untuk menciptaan
perubahan sosial. Perjuangan ini memiliki definisi
yang lebih lembut, dikenal dengan nama advokasi. Landasan perjuangan yang
dilahirkan oleh politik memilah dua hal berdasarkan perbandingan antar nilai,
perpektif ideologis, dan visi tentang masa depan.
Dinamika kekuasaan adalah suatu hal yang terjadi dalam
setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari negosiasi di pasar,
hingga demonstrasi yang mewakili aspirasi dari perubahan kebijakan publik.
Konteks politik terjadi dalam urusan kenaikan jenjang di tempat kerja, upaya
dominasi dalam keluarga, ataupun langkah persuasif di antara teman-teman dalam
kelompok yang sama. Seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan untuk
mencapai tujuan mereka, lewat persaingan ataupun pengaruh.
Konsep kekuasaan
mengalami pergeseran nilai, norma dan praktik. Hal ini seiring dengan
perubahan paradigma masyarakat yang semakin teredukasi oleh perubahan-perubahan
sosial yang terjadi di tengah masyarakatnya. Perubahan yang terjadi seringkali
melibatkan pertimbangan moral dan etika yang menjadi dasar dalam pembentukan keyakinan
dan perubahan tipe dan praktik. Pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan
digunakan menjadi salah satu titik tolak dari konsensus publik, apakah untuk
kebaikan bersama atau untuk kepentingan pribadi. Diskusi tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan jujur (good and clean governance),
perlindungan atas hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, semuanya
terkait erat dengan cara kekuasaan dijalankan dalam suatu masyarakat.
Peralihan kekuasaan di setiap masa
menjadikan politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses
memperebutkan kekuasaan. Padahal secara hakikatnya, politik adalah upaya dan cara
masyarakat mengelola sumber daya dan membuat keputusan bersama. Upaya ini melibatkan
interaksi kompleks antarindividu dan kelompok dalam suatu komunitas yang sama.
Proses yang tidak hanya mencakup perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,
tetapi juga merebut sumber daya, melakukan distribusi kekayaan, dan membentuk
norma yang selanjutnya akan membentuk rumusan atas nilai bersama.
Kekuasaan menjadi elemen yang memimpin dan mendorong
dinamika dalam kerangka politik. Kekuasaan yang saat ini terjadi memiliki
definisi yang cukup berbeda dengan pemahaman lama tentang kekuasaan. Apabila
pemahaman sebelumnya hanya dimaknai sebagai kontrol atas fisik, tetapi definisi
modern menunjukan kalau kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pikiran,
keyakinan, dan perilaku orang lain. Hierarki sosial yang terjadi tidak akan
pernah lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kekuasaan, yang pada
gilirannya mempengaruhi struktur kekuasaan yang terjadi di tengah masyarakat.
Konsep kekuasaan mencakup kemampuan untuk mempengaruhi atau
mengubah perilaku orang lain melalui berbagai cara, baik itu cara persuasif, manipulatif,
atau cara-cara penerapan kebijakan yang memaksa. Penguasa ataupun sekelompok orang
(organisasi) yang memiliki kekuasaan dapat secara mudah membentuk opini, mengarahkan
keputusan, atau justru mengalihkan arus pandangan yang berlaku dalam
masyarakat. Perubahan nilai dan norma sosial yang terjadi tidak akan lepas dari
praktik kekuasaan yang terjadi di dalamnya.
Kekuasaan memiliki dua bentuk, baik itu yang dapat
dijalankan secara langsung atau kekuasaan yang dijalankan secara tidak
langsung. Kekuasaan langsung berupa penggunaan kekuatan otoritas yang terlihat secara
eksplisit, seperti dalam struktur birokrasi pemerintahan. Adapun
kekuasaan tidak langsung, adalah cara-cara mempengaruhi yang terjadi dengan
mengedepankan pengaruh persuasi yang halus melalui media, budaya populer, atau
norma sosial yang diterima.
Struktur kekuasaan memiliki beberapa tingkat pengelolaan. Dalam
lingkup kekuasaan terkecil, politik terwujud dalam bentuk interaksi sehari-hari
yang dibangun di antara anggota komunitas warga, seperti Rukun Tetangga (RT)
ataupun Rukun Warga (RW). Kekuasaan mencakup pengambilan keputusan yang
hubungannya akan mempengaruhi tata kelola lingkungan, alokasi sumber daya, ataupun
penyelesaian muatan dari konflik lokal yang terjadi. Pada tingkatan ini,
walaupun pengelolaan terlihat sederhana, praktik politik yang terjadi atas
dinamika sosial dari warga di tingkat ini berperan penting dalam membentuk
norma dan nilai yang dianut bersama.
Dalam koridor yang lebih luas, negara adalah bentuk
supremasi kekuasaan yang lebih tinggi, dinamika sosial yang ada terjadi secara
lebih rumit. Luasnya otonomi politik yang memungkinkan heterogenitas kelompok
bersatu dalam corak ideologi yang sama. Seperti Pakistan dan India yang
memisahkan diri atas pertimbangan agama, Serbia dan Montenegro yang berpisan
atas pertimbangan etnis. Berbeda halnya dengan Indonesia, yang memutuskan untuk
bersatu dalam satu bentuk kenegaraan yang sama atas dorongan anti kolonialisme.
Pada tingkatan ini, praktik politik terjadi secara lebih rumit.
Hubungan pusat dan darah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan
dan penyelenggaaran kekuasaan. Di sinilah konsep kekuasaan berkaitan erat
dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembuatan regulasi kebijakan, dan membuat
kebijakan berdasarkan representasi dari seluruh kelompok warga negara. Kehadiran
pemilihan umum, perdebatan parlemen, dan dinamika yang terjadi antar lembaga
pemerintahan adalah beberapa praktik ataupun manifestasi politik dalam skala penyelenggaraan
kekuasaan yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang
dipilih oleh warga negara, yang sudah seharusnya bertindak demi kepentingan
umum, bukan kepentingan pribadi.
Selanjutnya, pada tingkat internasional, dinamika politik yang
terjadi memasuki ranah yang lebih sukar untuk diselesaikan. Perbedaan nilai,
kepentingan dan latar sejarah yang dipahami menjadi titik tolak dari
pemisahan-pemisahan yang terjadi berdasarkan identitas negara, diwakili oleh
perbedaan bendera nasional dari masing-masing. Interaksi negara yang
berlangsung dalam forum internasional adalah sebuah upaya untuk mencegah
ketegangan lintas negara dan menjadi tempat diskusi lintas delegasi untuk
mencapai tujuan bersama, menanggapi isu yang menjadi tantangan global, dan menjadi
forum yang menjaga perdamaian dunia.
Praktik Diplomasi, kesepakatan atas perjanjian
internasional, dan organisasi-organisasi yang merupakan sayap dari internasional
seperti PBB menjadi sarana politik dalam mewakili kepentingan negara yang lebih
rinci. World Trade Organization (WTO)
yang mewadahi perdaganagn lintas negara, United
Nations International Children Emergency Fund (UNICEF) yang mewadahi
perlindungan isu-isu tentang anak, ataupun banyak organisasi semisal dan
sejenis lainnya. Pada tingkatan ini, Kekuasaan diwakili oleh utusan-utusan negara
ataupun aktor-aktor global yang saling menunjukan superioritasnya untuk melakukan
agresi atau justru berkoloaborasi dalam mencapai tujuan dari kepentingan
masing-masing negara.
Politik sebagai fenomena kekuasaan mewakili sebuah realitas yang melibatkan semua orang dalam tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh sebuah kelompok individu. Sebagai masyarakat yang terlibat dalam politik, pemahaman kita mengenai praktik politik dan kelembagaan negara adalah sebuah pertanyaan retoris yang mungkin cukup untuk merumuskan turunan dari pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan bekerja ataupun bagaimana pemikiran kritis yang dapat dihadirkan di ruang publik sebagai partisipasi dari warga negara yang bertanggung jawab. Dari level terkecil di komunitas hingga skala internasional, politik membentuk jalan bagi pembentukan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan perjuangan demi keadilan. Esensi politik adalah refleksi atas dinamika kehidupan manusia yang kompleks dan penuh dengan persaingan antar individu, dengan menjalankan aspirasi-aspirasi untuk melakukan perubahan.
